MENIMBANG KONVENSI INTERNASIONAL NO. 11806 UNTUK PENGELOLAAN SUMBERDAYA BUDAYA DI INDONESIA Considering International Convention No. 11806 for Cultural Resource Management in Indonesia

Sarjiyanto Sarjiyanto

Abstract


Abstract

This paper is based on a sense of concern over the course of the various loss cases of cultural heritage objects that exist in the site and stored in museums in Indonesia. Many people believe that many objects of the heritage changed hands to areas outside Indonesia, both in Asia and Europe. Legislation on the protection of cultural heritage that we have seems to be incapable to prevent or handle even restore objects that have been taken abroad, which leads to blaming the lack of budget, equipment, human resources and others. Therefore, the legislation should review other aspects such as international conventions, which may adopt the articles to strengthen the implementation of existing legislation in Indonesia. Of course it should also be noted that other related laws including in this case the need to encourage the inclusion of chapters on offense Law on Cultural Heritage in the Code of Criminal Law discourse ever to be amended. A more detailed elaboration of the chapters contained in the Law on Cultural Heritage through regulation at the level below adapted to current situations also need to be resolved immediately.

 

Keywords: international conventions, cultural heritage, the product of legislation, national and international situation

 

Abstrak

Tulisan ini didasarkan pada rasa keprihatinan akan berlangsungnya berbagai kasus hilangnya benda cagar budaya baik yang ada di situs maupun yang tersimpan di museum yang ada di Indonesia. Banyak pihak yang meyakini bahwa benda-benda warisan leluhur tersebut banyak berpindah tangan ke wilayah luar Indonesia baik di Asia maupun Eropa. Undang-undang tentang perlindungan cagar budaya yang ada sepertinya tidak mampu mencegah atau menangani bahkan mengembalikan benda-benda yang sudah dibawa ke luar negeri, yang berujung pada penyalahan atas minimnya anggaran, peralatan, sumber daya manusia dan sebagainya. Oleh karena itu, perlu dikaji aspek perundangan lain seperti konvensi internasional, yang mungkin dapat diadopsi pasal-pasalnya untuk memperkuat perundangan yang ada di Indonesia. Perlu juga diperhatikan perundangan lain yang terkait termasuk mendorong masuknya pasal tentang pelanggaran BCB dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pernah diwacanakan untuk diamandemen. Penjabaran secara lebih detail dari pasal yang ada dalam Undang-Undang Tentang Cagar Budaya melalui peraturan di tingkat bawahnya menyesuaikan dengan situasi terkini juga perlu diselesaikan segera.

 

Kata Kunci: konvensi internasional, cagar budaya, produk perundang-undangan, situasi nasional dan internasional




DOI: https://doi.org/10.24164/pw.v4i1.67

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 PURBAWIDYA: Journal of Archaeological Research and Development

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Index of Purbawidya :

   

Copyright of Purbawidya (e-ISSN 2528-3618 p-ISSN 2252-3758). Powered by OJS.

Designed by Irwan Setiawidjaya.

 

Creative Commons License
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License